HTI, Organisasinya Para Pemimpin Khilaf

fiqhmenjawab.net ~ HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah gerakan politik transnasional, bukan gerakan dakwah. Dakwah HTI hanyalah topeng penutup wajah politiknya untuk menipu dan memikat umat muslim awam agar mendukungnya....
K. Ahmad Ishomudin (tengah)

fiqhmenjawab.net ~ HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah gerakan politik transnasional, bukan gerakan dakwah. Dakwah HTI hanyalah topeng penutup wajah politiknya untuk menipu dan memikat umat muslim awam agar mendukungnya. Oleh sebab itu, jika pemerintah RI membubarkan organisasi HTI bukan berarti pemerintah memberangus dakwah dan anti Islam. Pemerintah RI beserta rakyat Indonesia melawan HTI karena keberadaan dan dakwahnya yang berpotensi memecah belah keutuhan NKRI, menimbulkan mafsadah yang sangat besar dan menimbulkan perpecahan. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI.

Baca juga: GUS NADIR: JANGAN MAU DIBOHONGI HTI DAN ISIS TENTANG BENDERA RASULULLAH

Saya mengapresiasi dan mendukung pemerintah membubarkan HTI dan yang sejenisnya. HTI itu hakikatnya adalah bughat (pembangkang) yang wajib “diperangi” oleh pemerintah dan segenap warga bangsa yang cinta kepada Pancasila dan NKRI. Karena HTI berupaya untuk mengganti falsafah Pancasila dan perundang-undangan kita dengan syariat Islam dan merubah bentuk NKRI menjadi bersistem khilafah yang dipimpin oleh khalifah.

Percayalah! Para pegiat HTI itu hanyalah segelintir manusia yang merasa menjadi pemimpin umat ini. Padahal mereka tiada lain hanyalah para pemimpi, mimpi mengganti setiap kepala negara (presiden, perdana menteri, sultan, raja, dan sebagainya) dengan khalifah. Yakinlah, bahwa tidak akan ada seorang khalifah yang mereka pilih yang bisa disepakati oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Mereka juga bermimpi bahwa negara-negara bangsa di seluruh dunia akan menyerahkan kekuasaan dan kedaulatannya kepada mereka. Sungguh sesuatu yang mustahil. Kecuali bagi para pemimpi HTI yang sedang khilaf.

Baca juga: HTI, YAHUDI MADINAH, DAN PERONGRONG NEGARA KESEPAKATAN

Oleh: K. Ahmad Ishomuddin, Rais Syuriah PBNU

Comments

comments

RELATED BY